Karang Taruna Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di provinsi tersebut. IPP merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas hidup dan kesejahteraan pemuda di Indonesia, yang terdiri dari lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.
Saat ini, IPP di Kaltim berada pada angka 52,50, menempatkannya di bawah rata-rata nasional Indonesia yang mencapai 53,33. Peringkat Kaltim dalam IPP adalah ke-17 secara nasional, suatu kondisi yang menarik perhatian Dinas Pendidikan dan Olahraga Kalimantan Timur (Dispora Kaltim).
Bahri, Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda di Dispora Kaltim, menjelaskan bahwa penurunan IPP terkait dengan lima domain utama, terutama domain keempat, yakni partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Menurut Bahri, ada tiga indikator utama yang menjadi penyebab penurunan di domain ini. Pertama, sejauh mana pemuda terlibat dalam organisasi. Kedua, sejauh mana pemuda memberikan pendapat. Ketiga, sejauh mana pemuda terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat, seperti kerja bakti.
Bahri mengakui bahwa saat ini organisasi kepemudaan tidak cukup aktif, dan beberapa di antaranya mengalami kevakuman kepengurusan. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk Perda Kepemudaan Nomor 8 Tahun 2022 sebagai payung hukum pembangunan kepemudaan di Kaltim. Selain itu, mereka juga memiliki rencana aksi daerah yang melibatkan seluruh stakeholder terkait, seperti Dinas Pendidikan dan berbagai OPD terkait.
Bahri menegaskan bahwa pembinaan kepemudaan bukan hanya tugas Dispora, melainkan melibatkan berbagai instansi dan pihak terkait sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Dengan sinergi dari berbagai pihak, diharapkan IPP di Kaltim dapat meningkat, dan beberapa upaya sedang difokuskan pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali peran Karang Taruna sebagai salah satu sumber daya penyelenggara pembangunan kesejahteraan sosial di Kaltim. Karang Taruna diharapkan mampu berkolaborasi dengan Dinas Sosial provinsi untuk merekrut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang bertugas menangani program strategis dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial, dengan fokus pada penanganan kemiskinan.
“Karang Taruna memiliki potensi dan kreativitas yang besar dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun olahraga. Kami berharap Karang Taruna dapat terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang kesejahteraan sosial,” ucap Bahri.
